JAKARTA (Suara Karya): Pemerintah akan menyediakan kuota bagi pelamar umum calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2013 sebanyak 60 ribu orang. Jumlah itu belum termasuk jumlah honorer kategori dua (K2) atau honorer tertinggal yang akan diangkat pada tahun mendatang.
Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho menjelaskan, persyaratan untuk mengadakan seleksi CPNS tahun depan masih sama dengan yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, masing-masing instansi harus menyampaikan analisa jabatan, analisa beban kerja maupun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 tahun. Terkait hal tersebut, dia meminta seluruh instansi di pusat maupun daerah yang akan mengadakan seleksi untuk dapat memasukkan usulan kebutuhan pegawai ke Kemenpan-RB paling lambat Desember mendatang. "Jika lewat dari tenggat waktu yang diberikan itu maka akan dianggap tidak membutuhkan tambahan pegawai. Sistemnya tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana daerah bisa minta toleransi waktu. Sekarang ini yang menentukan adalah Wakil Presiden," ujarnya di Kantor Kemenpan-RB, Jakarta, Selasa (23/10). Dia mengungkapkan, tercatat hingga Selasa (23/10) telah ada 290 instansi daerah dan 42 instansi pusat yang sudah memasukkan analisa jabatan. Sedangkan untuk yang memasukkan analisa beban kerja ada sebanyak 38 dari instansi pusat dan 263 instansi daerah. "Dengan demikian, masih ada sekitar 310 instansi yang belum mengajukan. Jadi kita masih beri kesempatan dua bulan lagi. Lalu untuk menambah kebutuhan pegawai, setiap instansi juga diwajibkan memasukkan usulan disertai analisis beban kerja, analisis jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, dan belanja pegawai di bawah 50 persen," katanya. Komputerisasi Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan, seleksi CPNS tahun depan bakal dilaksanakan secara komputerisasi atau Computer Assisted Test (CAT). Sebab, dianggap lebih efisien dan mampu mempercepat pengumuman dibanding mempertahankan pola tes tertulis seperti sekarang. Menyangkut hal ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebanyak Rp 70 Miliar yang diperuntukkan bagi pengadaan komputer pada kantor badan kepegawaian di seluruh provinsi pada tahun 2013. Sedangkan, untuk pengadaan ditingkat kabupaten/kota diperkirakan baru dapat terlaksana pada 2014. "Melalui ujian berbasis komputerisasi, maka perekrutan CPNS bisa dilakukan kapan saja dan tidak perlu massal, dan dapat dilaksanakan setiap hari. Selain itu, persoalan menyangkut lembar jawab seperti yang terjadi pada seleksi bulan lalu bisa dihindari," katanya. Azwar mengakui, salah satu persoalan yang kerap muncul pada ujian CPNS tahun ini, yakni mengenai lembar jawaban komputer yang tidak sesuai standar. Lembar yang tidak valid kemungkinan karena kesalahan pengisian oleh peserta. (Tri Handayani)
0 komentar:
Poskan Komentar